Peran Gereja dalam Mewujudkan Partisipasi Politik Aktif

Going Deeper, LIVE THROUGH THIS, 26 Maret 2019
Negara harus diakui sebagai alat di tangan Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia dan memelihara ciptaan Allah

Partisipasi Politik

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi politik yang dilakukan oleh setiap individunya. Ramlan Surbakti (2010:180) setidaknya merumuskan partisipasi politik sebagai suatu keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik suatu negara dipengaruhi oleh kesadaran politik warga negaranya. Tingginya kesadaran politik dalam suatu negara dapat diukur dari kesadaran hak dan kewajibannya di muka hukum, perhatian politik yang dimiliki oleh warga negaranya, serta tingkat kepercayaan politik. Apabila pemerintah memberikan ruang pada warga negara untuk memengaruhi pemerintahan, niscaya tinggi pula kepercayaan politik negara tersebut.

Faktor-faktor di atas menjadi dasar bagi Jerry Paige (1971:810-820) untuk membuat tipologi partisipasi politik: (1) partisipasi aktif, yakni ada kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah. Sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah disebut oleh Paige sebagai suatu (2) partisipasi yang pasif-tertekan atau apatis. Adapun fenomena lain seperti kesadaran politik yang tinggi namun kepercayaan masyarakat yang rendah serta kesadaran politik yang rendah namun kepercayaan masyarakat yang tinggi disebut Paige secara berturut-turut sebagai (3) partisipasi militan-radikal dan (4) partisipasi tidak aktif atau pasif.

Saat ini, partisipasi politik di Indonesia cenderung memiliki model militan-radikal. Hal tersebut didasari fakta bahwa mayoritas masyarakat kurang mengetahui dan kurang tertarik pada politik. Terlebih, tingginya korupsi yang dilakukan oleh elit politik membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin merosot (Azis, et.al., 2018:51).

Partisipasi militan-radikal yang menjadi identitas masyarakat saat ini tampaknya tidak terlalu menguntungkan. Selain karena (menurut Paige) partisipasi militan-radikal bukanlah bentuk terbaik dalam tipologinya, partisipasi dalam bentuk ini, jika tidak diawasi dengan baik, dapat melahirkan partisipasi berbentuk protes yang memungkinkan terjadinya boikot, demonstrasi, bahkan kudeta. Maka dari itu, Gereja harus bersikap dan berperan serta dalam membentuk partisipasi politik yang aktif di Indonesia.



Photo by on Unsplash


Pasang Surut Gereja dan Politik

Sebelum masuk ke dalam peran Gereja demi terwujudnya partisipasi politik aktif, penting untuk melihat hubungan Gereja dengan politik. Alih-alih memilih jalan menutup diri dengan politik, sejarah justru membuktikan adanya hubungan pasang surut antara Gereja dan politik. Hal tersebut terlihat pada masa Kekaisaran Roma saat orang Kristen memberikan perlawanan kritis karena terjadinya penyatuan fungsi kaisar sekaligus imam (imperator-sacerdos). Sebaliknya, pada zaman kekaisaran dan raja-raja Kristiani, muncul kerjasama antara Gereja dan negara, yakni kesepakatan antara raja yang mendapat legitimasi religius atas kekuasaannya, dengan gereja yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana kristenisasi (Olla, 2014:25-27).

Saat gagasan demokrasi muncul di Eropa, Gereja justru kehilangan sarana, karena kekuasaan tidak lagi berpusat pada kerajaan—melalui keturunan darah, melainkan menyebar dalam lembaga negara yang dijabat masyarakat akar rumput (grassroots) (Olla, 2014:27-29). Hal tersebut berlangsung sampai Gereja menemukan identitasnya. Identitas bahwa iman yang sejati adalah iman yang memunculkan berbagai dimensi, salah satunya adalah dimensi historis-sosial. Dalam dimensi itulah Gereja akan mulai menyuarakan pentingnya ajaran sosial Gereja dalam dimensi sosial-politik.

Hal senada diungkapkan Jeffery Robins dalam The Politics of Paul (2005: 89-90). Ia menarik garis kesinambungan antara kiprah Paulus di abad pertama saat terjadinya repolitisasi kekristenan, Agustinus pada abad ke-5 yang justru meletakkan dasar dan pemikiran Kristen ke dalam politik, serta Martin Luther pada abad ke-16 yang memahami keberadaan politik dan Gereja sebagai dua lingkaran yang dalam momen-momen tertentu dapat bersilangan di titik kritis.



Photo by Johny McClung on Unsplash


Peran Gereja

Melihat historisitas di atas, lazim jika Gereja dan politik saling bersinggungan. Oleh karena itu, ranah rohani tidak harus dipertentangkan, atau bahkan dipinggirkan dari ranah politik. Negara harus diakui sebagai alat di tangan Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia dan memelihara ciptaan Allah. Sebab itu, sudah seharusnya Gereja dan negara saling bahu membahu untuk mengusahakan penegakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, terkhusus dalam meningkatkan partisipasi politik—dari yang bertipologi militan-radikal menjadi aktif. Ketika Gereja dan negara memperhatikan keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka Pemilu—yang merupakan bagian dari partisipasi politik—niscaya berlangsung lebih bermartabat.

Partisipasi aktif Gereja dapat diterapkan lewat kejadian sehari-hari. Misal korupsi. Jika korupsi merupakan salah satu penyebab turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka sikap anti-korupsi harus menjadi ‘nafas’ pendidikan politik yang dilakukan Gereja. Celakanya—untuk kasus ini, banyak Gereja justru membuka ‘pintu’ dan menjadi ‘lahan basah’ praktik korupsi, dengan ketiadaan audit keuangan Gereja, serta transparansi keuangan yang kurang jelas. Di satu sisi, Gereja menyuarakan sikap anti korupsi. Namun di sisi lain, Gereja justru membuka pintu luas bagi terjadinya praktik korupsi. Kita tidak bisa hidup dalam dualisme ini.

Gereja berperan memberikan panduan bagi jemaat dalam melaksanakan Pemilihan umum, salah satunya dapat dengan menumbuhkan sikap anti-korupsi. Gereja harus menjadi ‘mercusuar’ bagi jemaat untuk dapat melihat pasangan calon mana yang memiliki perhatian khusus pada anti-korupsi. Hal tersebut pasti tercermin dalam visi-misi, riwayat kerja, latar belakang, karakteristik individu, bahkan pada partai-partai pengusungnya.



Photo by Toa Heftiba on Unsplash


Dalam keadaan darurat, Gereja bisa saja mengambil keputusan politik dengan tetap memperhatikan etika dan moral politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut pernah terjadi tahun 2004 ketika Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), melalui surat pastoral, menyuarakan untuk memilih presiden dan bangunan koalisinya.

Singkatnya, dalam menghadapi masa Pemilu ini, adalah sebuah tindakan yang sia-sia belaka apabila Gereja hanya berurusan pada hal teknis, tanpa usaha membangun hal yang lebih esensial, yakni kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Prioritas Gereja adalah membangun kepercayaan jemaat kepada pemerintah, dari partisipasi militan-radikal menuju partisipasi yang aktif.

Jika korupsi menjadi penyebab merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka Gereja seharusnya memfokuskan diri pada sikap dan tindakan antikorupsi. Begitu juga dengan faktor-faktor penyebab lainnya. Oleh karena itu, Gereja dituntut untuk wajib peka akan realitas sosial, politik, dan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Azis, Mohammad Faisal, et.al., 2018. “Studi Ekspolrasi Voting Behavior, Political Branding, Political Disaffection pada Generasi Pemilih Millenial”, Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia 2018, Vol. 3, No. 1

Paige, M. Jeffry. 1971. “Political Orientation and Riot Participation”, American Sociological Review, Vol. 36, No. 5

Robbins, Jeffrey. 2005. “The Politics of Paul”, Journal for Cultural and Religious Theory, Vol. 6, No. 2.

Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia

Yan Olla, Paulinus. 2014. Spiritualitas Politik: Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

 

Want to Submit an Article

Untuk menjadi bagian dari gerakan generasi
muda Kristen Indonesia. Kirimkan karyamu ke:

contribute@ignitegki.com

 

STORE
BY:TWELVE

 

 

 

 

 

STAY UPDATE WITH IGNITE!
SUBSCRIBE